Dukungan itu disampaikan saat pertemuan Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana dengan Direktur Infrastruktur World Bank Ranjit Lamech didampingi Transport Coordinator World Bank Indonesia Elena Chesheva, Senior Urban Transport Specialist World Bank David Ingham, dan Transport Engineer World Bank, Aldian di Balai Kota Bandung, Rabu (15/1/2020).
Dalam pertemuan tersebut, World Bank memberikan bantuan konsultasi manajemen transportasi di Kota Bandung. Proyek tersebut merupakan bagian dari integrasi mobilitas urban di metropolitan Bandung Raya.
Bersumber dari siaran pers Humas Kota Bandung, proyek ini juga bagian dari program Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan dalam mengoordinasikan program transportasi urban nasional untuk dimasukkan ke dalam RPJMN.
Bandung menjadi satu dari 6 kota di Indonesia yang mendapat kesempatan tersebut. Lima kota lainnya yakni Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, dan Makassar.
“Alhamdulillah Bandung mendapat bantuan untuk pengembangan transportasi massal di Kota Bandung. Dari 6 kota metropolitan yang ada di Indonesia, mudah-mudahan Bandung menjadi kota pertama untuk pengembangan transportasi massal yang dibantu oleh World Bank,” ujar Yana.
Terpilihnya Bandung untuk pertama kalinya ini karena dipandang paling siap dalam menerima program, baik dilihat dari sisi kajian akademis maupun kesiapan institusi. Kota Bandung telah memiliki rancangan Bandung Urban Mobility Planning sejak tahun 2015.
“Karena kita lebih siap kajiannya, kita punya Bandung Urban Mobility Planning. Secara kajian akademik kita lebih siap,” ungkap Yana.
Untuk itu, Kota Bandung diminta segera mengajukan penganggaran kepada pemerintah pusat agar bisa dimasukkan ke dalam RPJMN tahun depan.
“Mereka berharap tahun depan bisa mulai. Kajiannya sudah selesai tinggal penganggaran. Penganggaran itu di Juni harus sudah mulai masuk supaya akhir tahun bisa dieksekusi, pelaksanaannya tahun depan,” papar Yana.
Dari pihak World Bank, Ranjit Lamech mengatakan, pihaknya telah mengidentifikasi awal terkait proyek-proyek yang bisa diimplementasikan di Bandung Raya. Mulai dari LRT Koridor 1, koridor 3, koridor 4, kereta commuter, hingga kereta api cepat. Proyek-proyek itu akan dikoordinasikan dengan seluruh daerah terkait, untuk disampaikan ke pemerintah pusat.
“Kami diminta untuk melihat proyek potensial yang sudah dilakukan dan memungkinkan tercapai di RPJMN. Kami sudah melakukan identifikasi awal ada 5 proyek yang bisa diimplementasikan,” ungkap Ranjit.
Ranjit juga mengaku senang karena Bandung secara institusi telah memiliki koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah lainnya, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal itu bisa mempercepat progres pembangunan.
“Sangat penting dalam mengatasi masalah transportasi perkotaan karena Kota Bandung tidak hanya menyelesaikan persoalan transportasi di dalam kota, tetapi juga mobilisasi ke dalam dan ke luar Kota Bandung,” tuturnya.
